KALIMANTAN BARAT — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Barat mendapat perhatian serius dari kalangan pemuda Dayak. Kondisi kabut asap dan dampak karhutla yang semakin mengkhawatirkan dinilai membutuhkan penanganan yang lebih besar, terpadu, dan berskala nasional.
Ketua Umum Pemuda Dayak Kalbar, Srilinus Lino, S.M, M.M, mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas dengan mempertimbangkan penetapan karhutla di Kalimantan Barat sebagai status bencana nasional.
Menurutnya, karhutla bukan lagi persoalan yang dapat dipandang sebagai kejadian musiman biasa. Dampaknya telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga lingkungan hidup.
“Pemerintah harus melihat persoalan ini secara serius. Ketika karhutla terjadi secara luas dan dampaknya dirasakan masyarakat dalam berbagai sektor, maka diperlukan langkah penanganan yang luar biasa dan terkoordinasi,” tegas Srilinus.
Ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika titik api telah muncul. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.
Srilinus juga meminta agar masyarakat tidak selalu dijadikan pihak yang disalahkan setiap kali terjadi karhutla. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melihat seluruh faktor penyebab kebakaran, termasuk aktivitas korporasi, kondisi lahan, tata kelola lingkungan, serta efektivitas pengawasan di lapangan.
“Jangan setiap kali terjadi karhutla masyarakat yang langsung dikambinghitamkan. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memastikan semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Barat berhak mendapatkan udara yang sehat dan lingkungan yang aman. Karena itu, negara harus hadir secara maksimal untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana asap dan karhutla.
Pemuda Dayak Kalbar, lanjut Srilinus, siap mendukung langkah pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang tegas, transparan, dan tidak diskriminatif.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk tidak menunggu kondisi semakin parah. Evaluasi status bencana harus dilakukan secara serius, dan apabila indikator serta kondisi di lapangan memenuhi ketentuan, maka status bencana nasional harus ditetapkan,” pungkasnya.
Pemuda Dayak Kalbar berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi karhutla, sekaligus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama.
