KALIMANTAN — Tokoh Pemuda Dayak Kalimantan Barat, Noven Honarius, melontarkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Kalimantan.
Noven menilai pemerintah pusat perlu mengevaluasi prioritas kebijakannya. Menurutnya, persoalan mendasar masyarakat harus menjadi perhatian utama dibandingkan pembentukan lembaga baru maupun pembagian jabatan politik.
Ia bahkan mendesak Prabowo mempertimbangkan mundur apabila dinilai tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
“Jika tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, khususnya masyarakat Kalimantan yang sedang menghadapi berbagai persoalan, maka mundur adalah pilihan yang patut dipertimbangkan,” tegas Noven.
Terkait karhutla, Noven mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani kebakaran yang disebutnya telah berlangsung sekitar empat bulan. Ia meminta langkah penanggulangan yang terukur, perlindungan kesehatan masyarakat, transparansi anggaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Noven juga menyinggung persoalan distribusi BBM yang dinilainya berpotensi memperberat beban masyarakat, terutama di wilayah pedalaman. Ia meminta pemerintah memastikan pasokan dan pengawasan distribusi berjalan efektif.
Selain itu, Noven mengangkat isu hak asasi manusia (HAM) dan tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Kritiknya turut memuat kecurigaan mengenai kemungkinan pembiaran terhadap penderitaan masyarakat Kalimantan. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian Noven yang memerlukan bukti dan penyelidikan lebih lanjut.
Noven menegaskan, masyarakat Kalimantan berhak memperoleh perlindungan, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan yang layak. Ia meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan janji, tetapi juga menunjukkan hasil nyata dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
