Istilah Panglima Dayak perlu dipahami berdasarkan konteks sejarah dan wilayah adatnya.
Masyarakat Dayak bukan satu komunitas yang memiliki satu struktur pemerintahan adat yang berlaku untuk seluruh Kalimantan. Dayak terdiri atas berbagai kelompok dan sub-suku dengan sistem sosial serta kepemimpinan adat yang beragam. Bahkan dalam catatan sejarah, jabatan panglima memiliki fungsi yang berbeda sesuai wilayah dan struktur masyarakatnya.
Salah satu sumber sejarah resmi mengenai Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa dalam masyarakat Dusun terdapat beberapa jabatan adat dengan fungsi berbeda. Tumenggung disebut sebagai kepala suku atau kepala desa, sedangkan panglima berkaitan dengan jabatan yang mengatur keamanan.
Penelitian mengenai kelembagaan masyarakat adat di Kalimantan Tengah juga mencatat adanya pembagian fungsi: Tamanggung/Dambung sebagai penanggung jawab masyarakat, Pangkalima dalam bidang pertahanan dan keamanan, Patih dalam pemerintahan dan kesejahteraan, serta Damang dalam bidang adat dan peradilan.
Artinya, dalam konteks sejarah tersebut, panglima lebih tepat dipahami sebagai tokoh kepemimpinan atau pertahanan dalam lingkungan masyarakat tertentu, bukan otomatis sebagai pemimpin tertinggi seluruh orang Dayak di Pulau Kalimantan.
Hal ini juga terlihat dari sejarah perjuangan masyarakat Dayak. Sumber sejarah pemerintah mencatat sejumlah tokoh dengan gelar panglima di wilayah dan komunitas yang berbeda. Dalam sejarah Kalimantan Tengah, misalnya, terdapat Panglima Jelan dan Panglima Abu. Sementara dalam sejarah Kalimantan Barat dikenal Pang Suma dan Panglima Sulang dengan peran dalam konteks perjuangan di wilayah tertentu.
Bahkan peristiwa Tumbang Anoi 1894 menunjukkan bahwa berbagai kelompok Dayak datang untuk melakukan perundingan dan menyelesaikan konflik. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bukti penting bahwa masyarakat Dayak terdiri atas banyak kelompok dan komunitas yang memiliki pemimpin serta struktur masing-masing.
Jadi, bagaimana memahami istilah “Panglima Dayak” hari ini?
Gelar Panglima Dayak yang digunakan seseorang atau organisasi pada masa kini harus dilihat dari siapa yang memberikan gelar tersebut, wilayah atau komunitas mana yang mengakuinya, serta kewenangan apa yang memang dimilikinya.
Menggunakan gelar “Panglima Dayak” tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang merupakan pemimpin seluruh masyarakat Dayak di Kalimantan.
Begitu pula, seorang tokoh adat dapat memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam komunitasnya tanpa harus memiliki kewenangan atas seluruh sub-suku Dayak lainnya.
Kesimpulan:
“Panglima Dayak” adalah istilah yang harus dilihat berdasarkan konteks adat, sejarah, wilayah, dan komunitas yang mengakuinya. Gelar tersebut tidak otomatis berarti pemimpin tunggal seluruh masyarakat Dayak di Kalimantan.
Referensi
- Direktorat Sejarah/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Selatan, yang menjelaskan fungsi gelar penghulu, tumenggung, dan panglima dalam masyarakat Dusun.
- Kajian tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kalimantan, yang menguraikan struktur kelembagaan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah dan fungsi Pangkalima dalam bidang pertahanan dan keamanan.
- Sejarah Daerah Kalimantan Tengah, sumber repositori Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang memuat sejarah perjuangan tokoh-tokoh Dayak termasuk Panglima Jelan dan Panglima Abu.
- Kerajaan Hulu Aik: Studi Sejarah tentang Perkembangan Kerajaan Hulu Aik, sumber repositori Kemendikdasmen, yang mencatat perjuangan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dan tokoh seperti Pang Suma serta Panglima Sulang.
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai Kesepakatan Tumbang Anoi 1894 dan keberagaman kelompok Dayak yang terlibat dalam pertemuan tersebut.
