
JAKARTA – KDK NEWS – Tradisi berladang masyarakat adat kembali menjadi perhatian setelah tiga pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Perkara dengan Nomor 391/PUU-XXIV/2026 tersebut menguji Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Salah satu pemohon adalah Bima Sadiropa Sijabat, mahasiswa asal Kalimantan Utara sekaligus Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU). Dalam perkembangan permohonan, Muh. Adam Arrofiu Arfah dan Mirzan Salim bergabung sebagai Pemohon II dan Pemohon III.
Berdasarkan pemberitaan resmi MK pada 9 November 2026, ketiganya memperkuat permohonan dengan menguraikan pengalaman dan potensi kerugian konstitusional akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), disertai data kondisi lingkungan di Kalimantan Utara dan Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara.
Mengapa Aturan Dua Hektare Dipersoalkan?
Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH pada dasarnya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
Namun, Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian bagi masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Dalam penjelasannya, kearifan lokal tersebut dimaknai sebagai pembakaran lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal, dengan kewajiban membuat sekat bakar guna mencegah api menjalar ke wilayah sekitarnya.
Ketentuan inilah yang menjadi objek pengujian di MK.
Para pemohon berargumentasi bahwa batas maksimal dua hektare dan kewajiban membuat sekat bakar belum cukup menjamin perlindungan lingkungan hidup.
Menurut mereka, api dapat merambat melalui vegetasi kering, serasah, semak belukar, hingga lapisan tanah yang mengandung bahan organik. Risiko tersebut semakin meningkat ketika terjadi kekeringan, kelembapan tanah rendah, suhu udara tinggi, serta perubahan arah dan kecepatan angin.
Mereka juga menyoroti dampak pencemaran udara akibat karhutla terhadap kesehatan masyarakat, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, bronkitis, iritasi mata, hingga memperburuk penyakit paru-paru dan jantung.
Anak-anak, bayi, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis disebut sebagai kelompok yang lebih rentan.
Pemohon Mengakui Kearifan Lokal sebagai Hak Masyarakat Adat
Menariknya, dalam perbaikan permohonan yang disampaikan pada 9 November 2026, para pemohon menegaskan tetap menghormati kearifan lokal berupa praktik pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai bagian dari hak masyarakat adat.
Namun, mereka berpandangan bahwa praktik tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan perlindungan lingkungan hidup.
Kuasa hukum para pemohon, Saiful Salim, mempertanyakan apakah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih sejalan dengan perkembangan zaman ketika perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan hidup semakin menjadi perhatian.
Para pemohon juga mengajukan argumentasi alternatif. Apabila MK tetap menganggap pembakaran berdasarkan kearifan lokal sebagai praktik tradisional yang patut dipertahankan, mereka meminta adanya pengaturan yang lebih ketat.
Apa yang Diminta kepada Mahkamah Konstitusi?
Dalam petitum atau tuntutan permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.
Mereka juga mengajukan petitum alternatif, yakni meminta agar pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang.
Selain itu, pelaksanaannya diminta berada di bawah pengawasan dan pengendalian sejak sebelum pembakaran dilakukan, selama proses pembakaran berlangsung, hingga setelah pembakaran selesai.
Dengan demikian, perkara ini bukan hanya menyangkut batas maksimal dua hektare, tetapi juga menyangkut kemungkinan perubahan mekanisme hukum bagi masyarakat yang menjalankan praktik perladangan berdasarkan kearifan lokal.
Bagaimana Dampaknya bagi Masyarakat Dayak?
Perkara ini patut menjadi perhatian masyarakat Dayak di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.
Bagi sebagian komunitas Dayak, berladang bukan semata-mata aktivitas ekonomi untuk menghasilkan bahan pangan. Tradisi tersebut berkaitan dengan pengetahuan leluhur, tata cara adat, sistem pengelolaan lahan, hubungan sosial, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
Praktik berladang secara tradisional juga tidak dapat begitu saja disamakan dengan tindakan pembakaran lahan yang tidak terkendali atau pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, perdebatan mengenai pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal perlu ditempatkan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup merupakan kepentingan bersama, tetapi pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat juga merupakan bagian penting dari konstitusi.
Jika mekanisme pengecualian tersebut berubah, masyarakat adat perlu mengetahui bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tradisi berladang mereka, termasuk kemungkinan persyaratan perizinan dan pengawasan yang diminta para pemohon.
Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana negara dapat mencegah karhutla tanpa mengabaikan pengetahuan lokal dan praktik perladangan tradisional masyarakat adat?
Perkara Belum Diputus MK
Berdasarkan informasi pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 telah menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada 27 Oktober 2026 dan sidang perbaikan permohonan pada 9 November 2026.
Majelis Panel Hakim dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dengan anggota Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.
Dalam persidangan 9 November, Enny menyampaikan bahwa perkara tersebut akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan apakah permohonan akan diperiksa lebih lanjut melalui sidang pleno atau diputus tanpa pemeriksaan berikutnya.
Berdasarkan jadwal perkara yang tercantum di sistem informasi MK, agenda berikutnya dijadwalkan pada 19 November 2026 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden.
Hingga pemberitaan ini disusun, belum ada putusan akhir MK yang menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional.
Perkara ini menjadi momentum penting bagi masyarakat adat untuk mencermati perkembangan hukum yang berkaitan dengan ruang hidup, kebudayaan, dan tradisi leluhur.
Sebab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, tetapi menjaga agar kearifan lokal dan hak masyarakat adat tetap dihormati juga merupakan bagian dari keadilan.
Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 9 November 2026. Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026.