
MELAWI, KDK NEWS – Nasib miris dialami Gabriel, seorang pemuda Dayak asal Pontianak yang mengaku menjadi korban pengeroyokan saat menghadiri pesta pernikahan di Kampung Sungai Sawak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Sabtu (14/11/2026) malam.
Bukannya mendapatkan kejelasan atas dugaan kekerasan yang dialaminya, Gabriel justru mengaku harus menghadapi persoalan lain setelah dirinya dikenai tuntutan sanksi adat yang disebut mencapai Rp18 juta.
Kepada KDK News, Gabriel menceritakan bahwa peristiwa bermula ketika dirinya menghadiri undangan pernikahan seorang teman. Saat acara hiburan musik berlangsung sekitar pukul 23.00 WIB, terjadi keributan di depan panggung.
Menurut pengakuannya, ia awalnya berusaha melerai temannya yang mendapat dorongan setelah seseorang membuka baju di depan panggung hiburan.
Namun, situasi justru berujung kekerasan. Gabriel mengaku dirinya menjadi sasaran pukulan dari salah seorang pemuda setempat, sebelum sejumlah orang lainnya ikut melakukan pengeroyokan.
Akibat kejadian tersebut, Gabriel mengalami sejumlah luka pada bagian wajah. Foto yang diterima redaksi memperlihatkan luka di bagian dahi, sekitar mata, dan hidung.
Mengaku Jadi Korban, Justru Dikenai Sanksi Adat
Persoalan berlanjut pada Minggu (15/11/2026) pagi. Menurut Gabriel, dilakukan prosesi penyelesaian secara adat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada malam sebelumnya.
Namun, ia mengaku kecewa dengan proses tersebut. Gabriel menyebut penyelesaian yang disebut sebagai kekeluargaan itu justru berujung pada pembebanan sejumlah sanksi dan biaya yang menurutnya tidak dijelaskan secara transparan dan terperinci.
Berdasarkan catatan tertulis yang diterima redaksi, terdapat beberapa komponen tuntutan, termasuk sanksi adat dan ganti rugi peralatan yang disebut rusak. Total nominal yang tercantum mencapai Rp18 juta.
Gabriel mempertanyakan dasar penetapan nominal tersebut, termasuk bagaimana rincian perhitungan dan pihak yang bertanggung jawab atas masing-masing komponen tuntutan.
Ia juga mengaku mendapat perlakuan yang dirasakannya sebagai intimidasi dari oknum dalam proses penyelesaian tersebut.
Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya dan rombongan tidak diperbolehkan pulang apabila belum membayar tuntutan yang dibebankan.
“Saya yang babak belur, saya juga yang harus bayar,” demikian inti keluhan Gabriel saat menceritakan persoalan yang dialaminya.
Jangan Sampai Hukum Adat Menjadi Alat Tekanan
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme adat.
Hukum adat merupakan bagian penting dari identitas, martabat, dan kehidupan masyarakat Dayak. Namun, pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi nilai musyawarah, keseimbangan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak.
Jika seseorang mengaku menjadi korban pengeroyokan, maka dugaan kekerasan yang dialaminya juga harus diperhatikan dan ditelusuri. Tidak semestinya persoalan tersebut berhenti pada pembebanan sanksi tanpa kejelasan mengenai kronologi, peran masing-masing pihak, serta dasar penetapan tuntutan.
Apalagi, apabila benar terdapat tekanan agar seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi sebelum membayar sejumlah uang, hal tersebut perlu mendapatkan penjelasan serius dari pihak yang terlibat.
Penyelesaian adat seharusnya menjadi jalan memulihkan hubungan dan mencari keadilan, bukan menimbulkan persoalan baru bagi pihak yang merasa menjadi korban.
Pengurus Adat dan Kepolisian Perlu Memberikan Penjelasan
KDK News menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian dari pengurus adat setempat, tokoh masyarakat Dayak, serta aparat penegak hukum.
Pihak pengurus adat Kampung Sungai Sawak perlu menjelaskan secara terbuka dasar penetapan tuntutan Rp18 juta, rincian setiap komponen sanksi, serta proses musyawarah yang dilakukan.
Selain itu, dugaan pengeroyokan terhadap Gabriel juga perlu ditelusuri agar seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Gabriel juga perlu mendapatkan kesempatan untuk menempuh jalur hukum apabila merasa menjadi korban tindak kekerasan.
Redaksi KDK News masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pengurus adat Kampung Sungai Sawak maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam persoalan ini.
Sebab, menjaga kehormatan adat bukan berarti membenarkan segala keputusan tanpa pertanyaan. Adat harus menjadi tempat mencari keadilan, bukan tempat seseorang kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan.