LANDAK – Penolakan terhadap program transmigrasi di Kalimantan kembali mendapat sorotan dari Aliansi Ormas Kabupaten Landak.
Pernyataan tegas dari Leo Kumbang, Ketua Umum Ormas Bala Saribu Kabupaten Landak, yang mewakili masyarakat adat dan para anggota organisasinya dalam aksi menolak transmigrasi.
Leo menegaskan bahwa program transmigrasi tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Ia menyoroti bahwa lebih baik anggaran transmigrasi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih di wilayah pedalaman Kalimantan.
“Kami tidak anti suku, juga tidak anti agama. Silakan datang untuk bekerja atau sekolah, tapi bukan lewat program transmigrasi. Karena itu tidak adil bagi kami,” tegas Leo.
Penolakan ini menyusul gelombang pernyataan serupa dari berbagai kelompok masyarakat sipil di Kalimantan Barat, termasuk Ormas TBBR, Aliansi Masyarakat Adat Kalbar, dan tokoh-tokoh gereja serta adat dari berbagai kabupaten di Kalimantan Barat.
Leo juga memperingatkan bahwa pemaksaan program ini bisa memicu gesekan sosial, yang selama ini coba dihindari oleh masyarakat lokal yang mencintai kedamaian.
“Kami akan kawal sampai program ini dihentikan. Ini bukan soal orasi sesaat. Ini perjuangan jangka panjang,” tutupnya.
Pernyataan ini menambah daftar panjang resistensi lokal terhadap rencana pemerintah pusat yang ingin melanjutkan program transmigrasi, terutama di tengah protes terhadap ketimpangan pembangunan dan potensi marginalisasi masyarakat lokal.
