PONTIANAK – Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat ke-39 Tahun 2025 akan diselenggarakan pada bulan Mei tahun ini, namun belakangan muncul polemik yang beredar di media sosial. Sejumlah vendor mengeluh lantaran pembayaran sewa properti untuk event Pekan Gawai Dayak ke-38 Tahun 2024 lalu belum dilunasi.
Hal tersebut disampaikan oleh beberapa vendor melalui kolom komentar dan menjadi sorotan warganet di beberapa postingan yang berkaitan dengan akan dilaksanakannya agenda Pekan Gawai Dayak ke-39 Tahun 2025 baru-baru ini.
Juan Ariftertiadi, selaku pemilik usaha vendor ‘AJ Pejuang Produksi’ saat dikonfirmasi mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak penyelenggara dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai pelunasan terkait pelayanan yang telah mereka berikan untuk kesuksesan PGD ke-38.
“Kronologinya kami vendor JB Sytem, Zaky Entertaiment dan AJ Pejuang Produksi diminta oleh sekretaris PGD ke-38, Yulia Sasti Dwi Putri, biasa kita panggil Puput untuk melakukan pengadaan perlengkapan acara sesuai yang dibutuhkan. Awalnya DP belum ada turun, kami push terus akhirnya DP pun kami terima dengan perjanjian setelah pekerjaan selesai maka akan dilunasi.” ungkap Juan kepada KDK melalui telpon, Senin (14/04) malam.
Juan berharap sekretaris PGD ke-38 tahun 2024 agar dapat memberikan kejelasan mengenai penyelesaian tersebut.
“Karena yang bersangkutan yang deal dengan vendor, ditunggu etikad baiknya untuk dapat menyelesaikan.” tegas Juan.
Demi mendukung event budaya yang merupakan agenda tahunan berlangsung dari tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 tersebut, Juan bersama timnya yang telah bekerja maksimal mengaku kecewa lantaran tak dihargai.
“Kami loading item dimulai di tanggal 10 Mei 2024 sampai H+1 acara, sehingga team electrical harus tetap stanby sepanjang acara supaya acara berjalan dengan lancar, setelah pekerjaan kami selesai hingga bongkaran, kami meminta untuk hak kami dilunasi, namun sampai sekarang belum juga dilunasi, chat di grup antar Vendor dan panitia PGD-38, Puput juga tidak ada merespon” sambungnya.
Menanggapi polimik tersebut, Sekretariat Bersama Kesenian Dayak (SEKBERKESDA) Kalimantan Barat, sebagai pihak penyelenggara PGD merespon dan memberikan klarifikasi agar tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui unggahannya di akun Facebook ‘Sekberkesda Kalbar’.
Adapun sebanyak 10 poin yang disampaikan, diantaranya mengenai penunjukan sanggar Perisai Khatulistiwa untuk melaksanakan PGD ke-38 tahun 2024, kemudian Sanggar Perisai Khatulistiwa menunjuk Yulius Aho sebagai ketua panitianya, sehingga segala sesuatu terkait dengan panitia PGD ke-38 tahun 2024 merupakan tanggungjawab panitia PGD ke-38 tahun 2024.
Poin berikutnya yang disampaikan yaitu, Sekberkesda belum menerima Laporan Pertanggungjawaban (red: LPJ) dari panitia PGD ke-38 tahun 2024. Kemudian penyerahan dana dari Pemerintah Provinsi Kalbar sejumlah 246 juta untuk biaya internal panitia serta biaya lainnya seperti tari kolosal, tim kesehatan, tim sekretariat, hutang ATK, MC, penyanyi dan seluruh tim panitia.
Sekberkesda Kalbar menjelaskan apabila ada pembayaran yang belum terselesaikan supaya menghubungi panitia PGD ke-38 tahun 2024, dikarenakan pada saat membuat perjanjian kerja antara vendor dengan panitia PGD ke-38 tahun 2024 tidak melibatkan Ketua maupun Pengurus Sekberkesda Kalbar yang mana seperti PGD sebelumnya selalu melibatkan Ketua atau Pengurus Sekberkesda Kalbar untuk duduk bersama memutuskan segala sesuatu. (*/kdk)
