MEMPAWAH, 21 JULI 2025 – Ratusan massa dari berbagai komunitas adat dan organisasi budaya di Kalimantan Barat menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Mempawah pada Senin pagi. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap program transmigrasi konvensional yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal Kalimantan, khususnya di Kabupaten Mempawah.
Massa aksi memulai kegiatan dari Taman Anjungan sejak pukul 07.00 WIB, lalu bersama-sama bergerak menuju Kantor Bupati pada pukul 08.00 WIB. Aksi dimulai dengan orasi pukul 09.00 WIB yang disampaikan oleh perwakilan Dewan Adat Dayak (DAD), Aliansi Masyarakat Adat, serta tokoh-tokoh lokal.
Dalam orasinya, pembicara menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dialami masyarakat lokal. “Masih banyak wilayah kami yang tertinggal, infrastruktur belum merata, akses kesehatan dan pendidikan sulit, tapi pemerintah justru mengutamakan mendatangkan warga dari luar,” tegas salah satu orator.
Aksi ini juga menekankan bahwa tanah dan ruang hidup masyarakat lokal semakin sempit akibat kebijakan transmigrasi. Oleh karena itu, para peserta aksi menyampaikan empat poin tuntutan resmi:
- Menolak transmigrasi dari luar Kalimantan ke wilayah Kalimantan Barat, khususnya Mempawah.
- Menuntut keadilan kebijakan pembangunan yang selama ini dirasa timpang.
- Mendesak perbaikan infrastruktur dan layanan dasar seperti jalan, listrik, pendidikan, dan kesehatan.
- Merekomendasikan translokasi lokal sebagai solusi yang lebih adil dan kontekstual.
Aksi ini berlangsung tertib dan damai, diwarnai dengan atribut dan pakaian adat Dayak lengkap. Para peserta juga menyuarakan semangat perjuangan dengan yel-yel: “Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Dayak!”
Aksi ini mendapat dukungan penuh dari berbagai organisasi adat dan komunitas budaya seperti DAD se-Kabupaten Mempawah, Teras Betang, Bala Saribu, Tangkitn Janawi, Tariu Borneo Bangkule Rajakng, Ne’ Panglima Itapm, hingga Komunitas Pencinta Budaya Binua Anjongan.
Koordinator aksi, menegaskan “Kami tidak anti-pembangunan, tapi kami menolak jika pembangunan malah meminggirkan kami dari tanah sendiri. Transmigrasi harus direvisi total. Kami butuh keadilan, bukan penggusuran.” tegasnya.
Aksi diakhiri pada pukul 11.00 WIB dengan damai dan peserta kembali ke Anjungan setelah menyampaikan aspirasi kepada perwakilan pemerintah daerah.
