
SINTANG, KALBAR – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang aliran Sungai Kapuas, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Kegiatan penambangan yang dilaporkan berlangsung secara terbuka tersebut disebut-sebut telah mencapai ratusan unit rakit atau lanting operasional.
Berdasarkan informasi dan laporan dari lapangan, aktivitas PETI terkonsentrasi di kawasan hulu Jembatan Kapuas, mulai dari wilayah Antara Sesar, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, hingga kawasan Teluk Menyurai.
Lokasi tersebut menjadi perhatian karena berada di kawasan perkotaan dan relatif dekat dengan sejumlah fasilitas pemerintahan serta keamanan, termasuk Kantor Bupati Sintang dan Korem 121/Alambhana Wanawai.
Aktivitas penambangan dilaporkan menggunakan rakit berukuran besar atau lanting jek yang ditenagai mesin berskala besar, termasuk mesin Fuso. Skala operasional tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendanaan, kepemilikan peralatan, serta pihak-pihak yang berada di balik kegiatan pertambangan tersebut.
Maraknya aktivitas PETI juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi lingkungan Sungai Kapuas. Pengerukan dasar sungai dan potensi pencemaran akibat penggunaan bahan serta limbah pertambangan dikhawatirkan berdampak terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai.
Persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari sisi aktivitas penambangan masyarakat. Penelusuran terhadap rantai operasional, termasuk pemodal, pemilik alat, penampung emas, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut juga dinilai penting.
Sorotan publik turut mengarah kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Sintang. Masyarakat mempertanyakan langkah konkret kepolisian dalam menangani aktivitas PETI yang dilaporkan berlangsung secara terbuka di kawasan tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan langkah penindakan maupun hasil penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang disampaikan masyarakat.
Selain itu, beredar dugaan mengenai keterlibatan oknum anggota DPR berinisial AR yang disebut memiliki alat PETI di lokasi tersebut dan diduga menjadi penampung emas ilegal. Informasi ini masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum. Belum dapat disimpulkan adanya keterlibatan tanpa bukti dan proses hukum.
Masyarakat mendesak Kapolres Sintang memberikan penjelasan terbuka mengenai penanganan persoalan tersebut. Desakan juga ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Barat dan Kapolri agar melakukan pengawasan serta memastikan penegakan hukum berjalan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Publik berharap penyelidikan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pemodal, pemilik peralatan, jaringan distribusi, serta penampung hasil tambang apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan turut mengambil langkah nyata untuk melindungi Sungai Kapuas dari kerusakan lingkungan yang berpotensi semakin meluas.
Sungai Kapuas merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, penanganan aktivitas PETI di wilayah Sintang membutuhkan keseriusan semua pihak.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga tindakan nyata. Jangan sampai kerusakan Sungai Kapuas terus berlangsung sementara penegakan hukum belum memberikan kepastian.