JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia turut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.
PT Taspen (Persero) menyebut Gibran berhak memperoleh uang pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp22 juta per bulan, termasuk tunjangan istri dan anak.
Service & Membership Division Head Taspen, Tatan Hidayat, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dengan gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, maka jumlah tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun pokok Gibran.
Selain itu, terdapat tambahan tunjangan istri dan anak sekitar Rp1,98 juta. Dengan demikian, total penerimaan pensiun diperkirakan mencapai Rp22 juta setiap bulan.
Meski demikian, Tatan menegaskan bahwa pembayaran belum dapat dilakukan sebelum adanya penetapan resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Fasilitas Rumah hingga Kendaraan Ditanggung Negara
Tidak hanya uang pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Dalam Pasal 7, mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Sementara Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta satu kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
Ketentuan tersebut merupakan fasilitas yang diatur undang-undang, bukan sekadar fasilitas yang diberikan berdasarkan kebijakan pribadi.
Bagaimana dengan Anggaran Negara?
Seluruh pembiayaan hak dan fasilitas tersebut menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Hal ini kembali menjadi perhatian publik karena hak keuangan mantan pejabat negara bersumber dari anggaran negara.
Di sisi lain, ketentuan pensiun tersebut merupakan bagian dari sistem penghargaan negara terhadap pejabat yang telah mengemban jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, besaran pensiun sekitar Rp22 juta per bulan masih merupakan perkiraan berdasarkan keterangan Taspen. Realisasi pembayaran tetap menunggu penetapan resmi.
Sumber:
- Katadata, 13 November 2026, Taspen Pastikan Gibran Dapat Pensiun sesuai UU, Total Rp22 Juta per Bulan.
- CNN Indonesia, 13 November 2026, Mundur dari Wapres, Gibran Dapat Uang Pensiun Rp20 Juta per Bulan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, khususnya Pasal 6, 7, 8, 9, dan 19.
- Keterangan PT Taspen (Persero), disampaikan oleh Tatan Hidayat pada 13 November 2026.
Redaksi KDK News
