KALIMANTAN – Rencana pemerintah menyiapkan lahan pertanian seluas 10.000 hingga 15.000 hektare di Kalimantan Utara untuk Palestina menuai tanggapan beragam dari warganet.
Dalam laporan yang dilansir dari RRI.co.id (31/10/2025), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata Indonesia kepada rakyat Palestina, dengan pengelolaan yang melibatkan BUMN, sektor swasta, dan mitra kebijakan internasional.
Namun di media sosial, banyak warganet terutama dari Kalimantan menilai kebijakan itu kurang tepat. Mereka menilai pemerintah seharusnya lebih dulu menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat lokal sebelum membuka lahan besar untuk kepentingan luar negeri.
Beberapa komentar netizen yang beredar menyebut:
“Enak betul, masyarakat Kalimantan aja masih banyak yang belum sejahtera, malah nambah masalah baru ke Kalimantan.”
“Lahan di sini masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Kenapa harus untuk negara lain dulu?”
“Kami tidak menolak dukungan untuk Palestina, tapi tolong prioritaskan dulu rakyat sendiri.”
Sebagian lainnya juga khawatir program tersebut akan berdampak pada lingkungan dan membuka peluang konflik agraria di daerah.
Meski begitu, ada juga pihak yang melihat program ini sebagai bentuk solidaritas internasional yang perlu dihargai, selama tidak mengorbankan hak dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pemerintah pusat hingga kini belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pembukaan lahan dan keterlibatan masyarakat Kalimantan Utara dalam proyek ini.
